Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi

Menurut pasal 45 ayat (1) UU No. 25/1992, adalah sebagai berikut : Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
• SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
• Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota
• Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Anggota sesuai dengan AD/ART Koperasi.
• Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi.
• Semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima.

SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

SHU bukanlah deviden yang berupa keuntungan yang dipetik dari hasil menanam saham seperti yang terjadi pada PT, namun SHU merupakan keuntungan usaha yang dibagi sesuaidengan aktifitas ekonomi anggota koperasi. Sehingga besaraan SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, besar dan kecilnya nominal yang didapat dari SHU tergantung dari besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Maksudnya adalah semakin besar transaksi anggota dengan koperasinya, maka semakin besar pula SHU yang akan diterima oleh anggota tersebut.

Hal ini jelas berbeda dengan perusahaan swasta, dimana deviden yang diperoleh oleh pemilik saham adalah proporsional, tergantung dengan besarnya modal yang dimiliki. Hal ini merupakan salah satu pembeda koperasi dengan badan usaha lainnya.

 

sumber : Wikipedia

Tujuan Dan Nilai Koperasi

Tujuan utama Koperasi Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi.

Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada masing-masing anggota.Keanggotaan Koperasi Indonesia bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Melalui koperasi, para anggota ikut, secara aktif memperbaiki kehidupannya dan kehidupan masyarakat melalui karya dan jasa yang disumbangkan. Dalam usahanya, koperasi akan lebih menekankan pada pelayanan terhadap kepentingan anggota, baik sebagai produsen maupun konsumen. Kegiatan koperasi akan lebih banyak dilakukan kepada anggota dibandingkan dengan pihak luar. Oleh karena itu, anggota dalam koperasi, bertindak sebagai pemilik sekaligus pelanggan.”(SAK,1996:27.1)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 tujuan koperasi Indonesia adalah “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

 

Sumber : Wikipedia

Hirarki Pengurus Koperasi

Pengurus koperasi adalah suatu perangkat organisasi koperasi yang merupakan suatu lembaga atau badan struktural organisasi koperasi. Kedudukan pengurus sebagai pemegang kuasa rapat anggota memiliki tugas dan wewenang yang ditetapkan oleh undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
Pengurus juga memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola koperasi seperti yang tercantum dalam pasal 30 undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Tugas pengurus tersebut antara lain adalah mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja dan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban daftar anggota dan pengurus, sedangkan kewajiban pengurus koperasi adalah mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan serta meningkatkan peran koperasi.

Sumber : Wikipedia

Prinsip Koperasi Sosialis Indonesia

Prinsip koperasi menurut UU no 25 tahun 1992 adalah keanggotaan bersifat sukarela, pengelolaan demokrasi, kemandirian, pendidikan perkoperasian, kerjasama antar koperasi, pemberian balas jasa terhadap modal, pembagian SHU secara adil. Penjelasan koperasi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Koperasi ini mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.
Prinsip koperasi ini merupakan esensi dasar karja sama sebagai badan usaha dan jati diri koperasi. Prinsip koperasi terbaru dikembangkan oleh International Cooperative Aliance. Prinsip itu berisi tentang keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan demokratis, partisipasi anggota dalam ekonomi, kebebasan dan otonomi, serta pengembangan pendidikan, pelatihan dan informasi.

 

Sumber : Wikipedia

Koperasi Sosialis

Koperasi sosialis merupakan suatu konsep koperasi yang menganut prinsip – prinsip beroperasi sosialis, maksudnya koperasi tidak berdiri sendiri melainkan subsistem dari sisten sosialisme untuk mencapai tujuan merasionalkan produksi dan untuk penunjang perencanaan nasional. koperasi sosialis direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah sebagai alat pelaksana tata administrasi yang menyeluruh dan badan yang turut menentukan kebijakan publik. Koperasi sosialis dipandang sebagai alat yang efektif untuk kesejahteraan masyarakat. Koperasi sosialis digunakan untuk menyatukan rakyat karena lebih mudah melalui organisasi koperasi.

sumber :
tarekstory.blogspot.com
tugasdalamhidup.blogspot.com

KONSEP, ALIRAN DAN SEJARAH KOPERASI

A. KONSEP KOPERASI
1. KONSEP KOPERASI BARAT
Koperasi merupakan organisasi swasta, yang dibentuk secara sukarela oleh orang – orang yang mempunyai persamaan kepentingan, dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi.
UNSUR – UNSUR POSITIF KONSEP KOPERASI BARAT
§ Keinginan individu dapat dipuaskan dengan cara bekerjasama antara sesama anggota, dengan saling membantu dan saling menguntungkan
§ Setiap individu dengan tujuan yang sama dapat berpartisipasi untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung resiko bersama
§ Hasil berupa surplus / keuntungan didistribusikan kepada anggota sesuai dengan metode yangtelah disepakati
§ Keuntungan yang belum didistribusikan akan dimasukan sebagai cadangan koperasi.
DAMPAK LANGSUNG KOPERASI TERHADAP ANGGOTANYA
§ Promosi kegiatan ekonomi anggota
§ Pengembangan usaha perusahaan koperasi dalam hal investasi, formasi permodalan, pengembangan SDM, pengembangan keahlian untuk bertindak sebagai wirausahawan dan bekerjasama antar koperasi secara horizontal dan vertikal.
DAMPAK TIDAK LANGSUNG KOPERASI TERHADAP ANGGOTA
v Pengembangan kondisi sosial ekonomi
v Sejumlah produsen skala kecil maupun pelanggan
v Mengembangkan inovasi pada perusahaan skala kecil
v Memberikan distribusi pendapatan yang lebih seimbang dengan pemberian harga yang wajar antara produsen dengan pelanggan, serta pemberian kesempatan yang sama pada koperasi dan perusahaan kecil.

2. KONSEP KOPERASI SOSIALIS
Koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional. Menurut konsep ini, koperasi tidak berdiri sendiri tetapi merupakan subsistem dari sistem sosialiame untuk mencapai tujuan – tujuan sistem sosialis – komunis.

3. KONSEP KOPERASI NEGARA BERKEMBANG
Koperasi sudah berkembang dengan ciri tersendiri, yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya.
Perbedaan konsep negara berkembang dengan konsep sosialis ;
· Konsep sosialis ; tujuan koperasi untuk merasionalkan faktor produksi dari kepemilikan pribadi ke pemilikan kolektif.
· Konsep Negara Berkembang ; tujuannya adalah meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya.
B. LATAR BELAKANG TIMBULNYA ALIRAN KOPERASI
1. Keterkaitan Ideologi, sistem Perekonomian dan Aliran Koperasi
2. Aliran Koperasi
ALIRAN KOPERASI
§ Aliran Yardstick
§ Aliran Sosialis
§ Aliran Persemakmuran ( Commonweatlh )

C. SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI
SEJARAH LAHIRNYA KOPERASI
· Pada tahun 1884 di Rochdale Inggris, lahirnya koperasi modern yang berkembang dewasa pada tahun 1852 jumlah koperasi di Inggris sudah mencapai 100 unit
· Pada tahun 1862 dibentuklah Pusat Koperasi Pembelian “The Cooperative Whole Sale Society (CWS)
· Pada Tahun 1818 – 1888 koperasi berkembang di Jerman dipelopori oleh Ferdinan Lasalle, Fredrich W. Rasiffesen
· Pada Tahun 1808 – 1883 koperasi berkembang di Denmark dipelopori oleh Herman Schulze
· Pada tahun 1896 di Londobn terbentuklah ICA ( International Cooperative Alliance ) maka koperasi telah menjadi suatu gerakan international.

LAHIRNYA KOPERASI DI INDONESIA
§ Pada tahun 1895 di Leuwiliang didirikan pertama kali koperasi di Indonesia (Sukoco “seratus tahun koperasi di Indonesia” ). Raden ngabei Ariawiriaatmadja, Patih Purwokerto Dkk mendirikan Bank simpan pinjam untuk menolong teman sejawatnya para pegawai negeri pribumi melepakan diri dari cengkraman pelepasan uang.
Bank simpan pinjam tersebut, semacam Bank Tabungan jika dipakai istilah UU No. 14 tahun 1967 tentang Pokok – Pokok perbankan,diberi nama “De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inland Hoofden” = Bank simpan pinjam para “priyayi” purwokerto. Atau dalam bahasa inggris “the Purwokerto Mutual Loan and Saving Bank for Native Civil Servants”
Pada tahun 1920 diadakan Cooperative Commissie yang diketahui oleh Dr. JH. Boeke sebagai Adviseur Voor Volks – Credietwezen. Komisi ini diberi tugas untuk menyelidiki apakah koperasi bermanfaat di Indonesia.
§ Pada tanggal 12 Juli 1947 disenggarakan Konggres gerakan koperasi se jawa yang pertama di Tasikmalaya
§ Pada tahun 1960 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 140 tentang Penyaluran Bahan Pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya.
§ Pada tahun 1961 diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi I ( Munaskop 1) di Surabaya untuk melaksanakan Prinsip Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin
§ Pada tahun 1965, Pemerintah mengeluarkan Undang – Undang No. 14 tahun 1965, dimana Prinsip NASAKOM (Nasionalis, Sosialis, Komunis) diterapkan di koperasi. Tahun ini juga dilaksanakan Munaskop II di Jakarta.
§ Pada tahun 1967 Pemerintah mengeluarkan Undang – Undang No.12 tahun 1967 tentang pokok – pokok perkoperasian disempurnakan dan diganti dengan UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
§ Dan dalam keadaan ekonomi koperasi pada saaat ini trdapat pada Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 tetang kegiatan Usaha simpan pinjam dan koperasi

DAFTAR PUSTAK
wahyusaputro.blogspot.com

Mengapa Koperasi Belum Menjadi Soko Guru Perekonomian Indonesia ?

UUD 1945 pasal 33 memandang koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, yang kemudian semakin dipertegas dalam pasal 4 UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Menurut M. Hatta sebagai pelopor pasal 33 UUD 1945 tersebut, koperasi dijadikan sebagai sokoguru perekonomian nasional karena:

1) Koperasi mendidik sikap kemandirian.
2) Koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan, di mana kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan diri atau golongan sendiri.
3) Koperasi digali dan dikembangkan dari budaya asli bangsa Indonesia.
4) Koperasi menentang segala paham yang berbau individualisme dan kapitalisme.

Sejak awal kelahirannya Koperasi diharapkan menjadi soko guru perekonomian Indonesia. Pola pengorganisasian dan pengelolaannya yang melibatkan partisipasi setiap anggota dan pembagian hasil usaha yang cukup adil menjadikan koperasi sebagai harapan perngembangan perekonomian Indonesia.

Akan tetapi hingga saat ini menjadikan koperasi sebagai soko guru terlihat sebatas slogan saja tanpa adanya usaha serius pemerintah untuk mewujudkannya.
berikut ini pendapat saya mengapa hal itu sulit diimplementasikan :

1. kurangya pastisipasi aktif dari masyarakat untuk menghidupkan koperasi, hal itu bisa jadi karena kurangnya penyuluhan atau pendidikan tentang koperasi, sehingga banyak masyarakat kurang mengetahui tentang koperasi.

2. terbatasnya SDM yang menguasai tentang koperasi menyebabkan produk-produk tentang koperasi tidak begitu dikenal karena kurangya strategi marketing, sehingga kalah bersaing dengan produk industri.

3.pemerintah selalu memanjakan koperasi dengan terus memberikan bantuan berupa materi yang seharusnya dikurangi, agar koperasi dapat menjadi unit yang mandiri yang bisa mengangkat diri sendiri untuk bisa bersaing dengan pasar industri.

4.image koperasi yang masih dianggap untuk ekonomi menengah kebawah, sehingga menyulitkan koperasi untuk menjaring anggota.

5.kurangnya komersialisai koperasi di berbagai media.

5 hal diatas menurut saya merupakan sebagian dari penghalang koperasi untuk berkembang menjadi soko guru perekonomian di Indonesia.

Sejarah Perkembangan Profesi Akuntansi Di Indonesia (Orde Lama, Baru, Sekarang)

Sejarah Awal Profesi Akuntansi
Akuntansi telah ada sejak jaman berabad- abad yang dimulai pada abad ke-15. Walaupun sebenarnya masih dipertentangkan para ahli mengenai kapan sebenarnya profesi ini dimulai. Pada abad ke-15 di Inggris pihak yang bukan pemilik dan bukan pengelola yang sekarang disebut auditor diminta untuk memeriksa apakah ada kecurangan yang terdapat di pembukuan atau di laporan keuangan yang disampaikan oleh pengelola kekayaan pemilik harta.
Modern akuntansi, atau metode akuntansi double-entry, pertama kali didokumentasikan pada awal 1300-an. Double-entry akuntansi pertama kali didokumentasikan oleh sebuah perusahaan bernama Giovanni Farolfi & Co sekitar 1300. Luca Pacioli, ayah dari akuntansi, menulis buku pertama tentang akuntansi double-entry pada tahun 1494.
Praktik akuntansi di Indonesia dapat ditelusuri pada sejak masa era penjajahan Belanda sekitar 17 (ADB 2003) atau sekitar tahun 1642 (Soemarso 1995). Perjalanan yang jelas berkaitan dengan praktik akuntansi di Indonesia dapat di temui pada tahun 1747, yaitu praktik pembukuan yang dilaksanakan Amphioen Socitey yang berkedudukan di Jakarta (Soemarso 1995). Pada era ini Belanda memakai sistem pembukuan berpasangan (Double-entry bookkeeping) sebagaimana yang dikembangkan ole H luca Pacioli. Perusahaan VOC milik Belanda yang merupakan organisasi komersial utama selama masa penjajahan memainkan peranan penting dalam praktik bisnis di Indonesia selam era ini (Diga dan Yunus 1997). Akuntan – akuntan Belanda itu kemudian mendominasi akuntan di perusahaan – perusahaan yang juga di monopoli penjajahan hingga abad 19.
Kesempatan bagi akuntan lokal (Indoenesia) mulai muncul pada tahun 1942-1945, dengan mundurnya Belanda dari Indonesia. Sampai tahun 1947 hanya ada satu orang akuntan yang berbangsa Indonesia yaitu Prof. Dr. Abutari (Soemarso 1995). Praktik akuntansi model Belanda masih diggunakan selama era setelah kemerdekaan (1950an). Pendidikan dan pelatihan akuntansi masih didominasi oleh sistem akuntansi model Belanda.
Pada masa pendudukan Jepang, pendidikan akuntansi hanya diselenggarakan oleh Departemen Keuangan berupa kursus ajun akuntansi di Jakarta. Persertanya saat itu 30 orang termasuk Prof.Sumardjo dan Prof.Hadibroto. Bersama 4 akuntan lulusan pertama FEUI dan 6 lulusan Belanda, Prof.Sumardjo merintis pendirian Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) tanggal 23 Desember 1957. Pada tahun yang sama pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan – perusahaan milik Belanda. Hal ini menyebabkan akuntan – akuntan Belanda kembali ke negrinya dan pada saat itu akuntan Indonesia semakin berkembang. Perkembangan itu semakin pesat setelah Presiden meresmikan kegiatan pasar modal 10 Agustus 1977 yang membuat peranan akuntansi dan laporan keuangan menjadi penting. Bulan Januari 1977 Mentri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 43/1977 Tentang Jas Akuntan menggantikan Kepmenkeu 763/1968. Selain mewajibkan akuntan publik memiliki sertifikat akuntan publik, juga akuntan publik asing diperbolehkan praktik di Indonesia sepanjang memenuhi syarat.
Melihat kondisi profesi akuntansi dan peranannya di Indonesia sampai saat ini, maka profesi akuntan memiliki beberapa keunggulan :
1. Kemudahan dalam memasuki dan meraih peluang kerja
2. Kesempatan untuk meningkatkan kualitas profesi melalui jenjang pendidikan S2 dan S3 serta pendidikan profesi berkelanjutan
3. Keleluasan dalam menentukan pilihan profesi (akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pemerintah, akuntan pendidik)
3. Perkembangan Profesi Akuntan di Indonesia
 Perkembangan profesi akuntan di Indonesia menurut Olson dapat dibagi dalam 2 periode yaitu :
ORDE LAMA
a. Periode ke 1 (sebelum tahun 1954)
Pada periode pertama telah ada jasa pekerjaan akuntan yang bermanfaat bagi masyarakat bisnis, yang disebabkan oleh hubungan ekonomi yang makin sulit, meruncingnya persaingan, dan naiknya pajak-pajak para pengusaha sehingga makin sangat dirasakan kebutuhan akan penerangan serta nasehat para ahli untuk mencapai perbaikan dalam sistem administrasi perusahaan. Sehingga mereka menggunakan jasa orang-orang yang ahli dalam bidang akuntansi. Kebutuhan akan bantuan akuntan yang makin besar menjadi alasan bagi khalayak umum yang tidak berpengetahuan dan berpengalaman dalam lapangan akuntansi untuk bekerja sebagai akuntan, dikarenakan pengetahuan yang dimiliki akuntan harus sederajat dengan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga mereka harus mengikuti pelajaran pada perguruan tinggi negeri dengan hasil baik. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan peraturan dengan undang-undang untuk melindungi ijazah akuntan agar pengusaha dan badan yang lain tidak tertipu oleh pemakaian gelar “akuntan” yang tidak sah.

b. Periode ke 2 (tahun 1954 – 1973) Orde Lama Menuju Orde Baru
Setelah adanya Undang-Undang No. 34 tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan, auditor di Indonesia berjalan lamban karena perekonomian Indonesia pada saat itu kurang menguntungkan. Mengingat terbatasnya tenaga akuntan dan ajun akuntan yang menjadi auditor pada waktu itu, Direktorat Akuntan Negara meminta bantuan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas nama Direktorat Akuntan Negara.
Perluasan pasar profesi akuntan publik semakin bertambah yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMND) tahun 1967/1968. Profesi akuntan publik mengalami perkembangan yang berarti sejak awal tahun 70-an dengan adanya perluasan kredit-kredit perbankan kepada perusahaan. Bank-bank ini mewajibkan nasabah yang akan menerima kredit dalam jumlah tertentu untuk menyerahkan secara periodik laporan keuangan yang telah diperiksa akuntan publik. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia baru memerlukan jasa akuntan publik jika kreditur mewajibkan mereka menyerahkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik.

c. Periode ke 3 (tahun 1973 – 1979)
M. Sutojo pada Konvensi Nasional Akuntansi I di Surabaya Desember 1989 menyampaikan hasil penelitiannya mengenai: Pengembangan Pengawasan Profesi Akuntan Publik di Indonesia, bahwa profesi akuntan publik ditandai dengan satu kemajuan besar yang dicapai Ikatan Akuntan Indonesia dengan diterbitkannya buku Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) dan Norma Pemeriksaan Akuntan (NPA) dalam kongres Ikatan Akuntan Indonesia di Jakarta tanggal 30 November – 2 Desember 1973. Dengan adanya prinsip dan norma ini, profesi akuntan publik telah maju selangkah lagi karena memiliki standar kerja dalam menganalisa laporan keuangan badan-badan usaha di Indonesia. Pada akhir tahun 1976 Presiden Republik Indonesia dalam surat keputusannya nomor 52/1976, menetapkan pasar modal yang pertama kali sejak memasuki masa Orde Baru. Dengan adanya pasar modal di Indonesia, kebutuhan akan profesi akuntan publik meningkat pesat. University menyatakan bahwa profesi akuntan publik dibutuhkan untuk mengaudit dan memberikan pendapat tanpa catatan (unqualified opinion) pada laporan keuangan yang go public atau memperdagangkan sahamnya di pasar modal.
Pada tanggal 1 Mei 1978 dibentuk Seksi Akuntan Publik (IAI-SAP) yang bernaung di bawah IAI. Sampai sekarang seksi yang ada di IAI, selain seksi akuntan publik, adalah seksi akuntan manajemen dan seksi akuntan pendidik. Keputusan Menteri Keuangan No. 108/1979 tanggal 27 Maret 1979 yang menggariskan bahwa laporan keuangan harus didasarkan pada pemeriksaan akuntan publik dan mengikuti PAI. Maksud instruksi dan surat keputusan tersebut adalah untuk merangsang wajib pajak menggunakan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik, dengan memberikan keringanan pembayaran pajak perseroan dan memperoleh pelayanan yang lebih baik di bidang perpajakan. Keputusan ini dikenal dengan nama 27 Maret 1979. Ini merupakan keputusan yang penting dalam sejarah perkembangan profesi akuntan publik dan sekaligus sebagai batu ujian bagi akuntan publik dan masyarakat pemakainya.

d. Periode ke 4 (tahun 1979 – 1983)
Pada periode profesi akuntan publik dalam keadaan suram, pelaksanaan paket 27 Maret. Tiga tahun setelah kemudahan diberikan pemerintah masih ada akuntan publik tidak memanfaatkan maksud baik pemerintah tersebut. Beberapa akuntan publik melakukan malpraktik yang sangat merugikan penerimaan pajak yaitu dengan cara bekerjasama dengan pihak manajemen perusahaan melakukan penggelapan pajak.

ORDE BARU
e. Periode ke 5 (tahun 1983 – 1989)
Periode ini yang berisi upaya konsolidasi profesi akuntan termasuk akuntan publik. PAI 1973 disempurnakan dalam tahun 1985, disusul dengan penyempurnaan NPA pada tahun 1985, dan penyempurnaan kode etik dalam kongres ke V tahun 1986.
Setelah melewati masa-masa suram, pemerintah perlu memberikan perlindungan terhadap masyarakat pemakai jasa akuntan publik dan untuk mendukung pertumbuhan profesi tersebut.
Pada tahun 1986 pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 763/KMK.001/1986 tentang Akuntan Publik. Keputusan ini mengatur bidang pekerjaan akuntan publik, prosedur dan persyaratan untuk memperoleh izin praktik akuntan publik dan pendirian kantor akuntan publik beserta sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan kepada akuntan publik yang melanggar persyaratan praktik akuntan publik.
Dengan keputusan Menteri Keuangan tersebut dibuktikan pula sekali lagi komitmen pemerintah yang konsisten kepada pengembangan profesi akuntan publik yaitu dengan mendengar pendapat Ikatan profesi pada kongres ke VI IAI antara lain mengenai: pengalaman kerja yang perlu dimiliki sebelum praktik; keharusan akuntan publik fultimer (kecuali mengajar); izin berlaku tanpa batas waktu; kewajiban pelaporan berkala (tahunan) mengenai kegiatan praktik kepada pemberi izin; pembukaan cabang harus memenuhi syarat tertentu; izin diberikan kepada individu bukan kepada kantor; pencabutan izin perlu mendengar pendapat dewan kehormatan IAI; pemohon harus anggota IAI; pengawasan yang lebih ketat kepada akuntan asing. Pada tahun 1988 diterbitkan petunjuk pelaksaan keputusan Menteri Keuangan melalui Keputusan Direktur Jenderal Moneter No. Kep.2894/M/1988 tanggal 21 Maret 1988. Suatu hal yang mendasar dari keputusan tersebut adalah pembinaan para akuntan publik yang bertujuan:
Membantu perkembangan profesi akuntan publik di Indonesia
 Memberikan masukan kepada IAI atau seksi akuntan publik mengenai liputan yang dikehendaki Departemen Keuangan dalam program pendidikan
 Melaksanakan penataran bersama IAI atau IAI-seksi akuntan publik mengenai hal-hal yang dianggap perlu diketahui publik (KAP), termasuk mengenai manajemen KAP.
 Mengusahakan agar staf KAP asing yang diperbantukan di Indonesia untuk memberi penataran bagi KAP lainnya melalui IAI atau IAI-Seksi Akuntan Publik dan membantu pelaksanaannya
 Memantau laporan berkala kegiatan tahunan KAP

ORDE SEKARANG

f. Periode ke 6 (tahun 1990 – sekarang)
Pada periode ini profesi akuntan publik terus berkembang seiring dengan berkembangnya dunia usaha dan pasar modal di Indonesia. Walaupun demikian, masih banyak kritikan-kritikan yang dilontarkan oleh para usahawan dan akademisi. Namun, keberadaan profesi akuntan tetap diakui oleh pemerintah sebagai sebuah profesi kepercayaan masyarakat. Di samping adanya dukungan dari pemerintah, perkembangan profesi akuntan publik juga sangat ditentukan ditentukan oleh perkembangan ekonomi dan kesadaran masyarakat akan manfaat jasa akuntan publik. Beberapa faktor yang dinilai banyak mendorong berkembangnya profesi adalah:
 Tumbuhnya pasar modal
 Pesatnya pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non- bank.
 Adanya kerjasama IAI dengan Dirjen Pajak dalam rangka menegaskan peran akuntan publik dalam pelaksanaan peraturan perpajakan di Indonesia
 Berkembangnya penanaman modal asing dan globalisasi kegiatan perekonomian
Pada awal 1992 profesi akuntan publik kembali diberi kepercayaan oleh pemerintah (Dirjen Pajak) untuk melakukan verifikasi pembayaran PPN dan PPn BM yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Sejalan dengan perkembangan dunia usaha tersebut, Olson pada tahun 1979 di dalam Journal Accountanty mengemukakan empat perkembangan yang harus diperhatikan oleh profesi akuntan yaitu:
a. Makin banyaknya jenis dan jumlah informasi yang tersedia bagi masyarakat
b. Makin baiknya transportasi dan komunikasi
c. Makin disadarinya kebutuhan akan kualitas hidup yang lebih baik
d. Tumbuhnya perusahaan-perusahaan multinasional sebagai akibat dari fenomena pertama dan kedua.
Dampak yang akan timbulkan dari konsekuensi perkembangan akuntansi :
1. Kebutuhan dalam upaya memperluas peranan akuntan, ruang lingkup pekerjaan akuntan publik semakin luas sehingga tidak hanya meliputi pemeriksaan akuntan dan penyusunan laporan keuangan.
2. Kebutuhan pada tenaga spesialisasi dalam profesi, makin besarnya tanggung jawab dan ruang lingkup kegiatan klien, mengharuskan akuntan publik untuk selalu menambah pengetahuan.
3. Kebutuhan terhadap standar teknis yang makin tinggi dan rumit, dengan berkembangnya teknologi informasi, laporan keuangan akan menjadi makin beragam dan rumit.
Pendapat yang dikemukakan Olson tersebut di atas cukup sesuai dan relevan dengan fungsi akuntan yang pada dasarnya berhubungan dengan sistem informasi akuntansi. Dari pemaparan yang telah dikemukakan, profesi akuntan diharapkan dapat mengantisipasi keadaan untuk pengembangan profesi akuntan di masa yang akan datang.
 Menurut Baily, perkembangan profesi akuntan dapat dibagi ke dalam 4 periode yaitu:
1. Pra Revolusi Industri
Pada masa sebelum revolusi industri, profesi akuntan belum dikenal secara resmi di Amerika ataupun di Inggris. Beberapa fungsi dalam manajemen perusahaan yang dapat disamakan dengan fungsi pemeriksaan.
Contohnya di zaman dahulu dikenal adanya dua juru tulis yang bekerja terpisah dan independen. Mereka bekerja untuk menyakinkan bahwa peraturan tidak dilanggar dan merupakan dasar untuk menilai pertanggungjawaban pegawainya atas penyajian laporan keuangan.
Hasil kerja kedua juru tulis ini kemudian dibandingkan, dari hasil perbandingan tersebut jelas sudah terdapat fungsi audit dimana pemeriksaan dilakukan 100%. Tujuan audit pada masa ini adalah untuk membuat dasar pertanggungjawaban dan pencarian kemungkinan terjadinya penyelewengan. Pemakai jasa audit pada masa ini adalah hanya pemilik dana.
2. Masa Revolusi Industri Tahun 1900
Sebagaimana pada periode sebelumnya pendekatan audit masih bersifat 100% dan fungsinya untuk menemukan kesalahan dan penyelewengan yang terjadi. Namun karena munculnya perkembangan ekonomi setelah revolusi industri yang banyak melibatkan modal, faktor produksi, serta organisasi maka kegiatan produksi menjadi bersifat massal.
Sistem akuntansi dan pembukuan pada masa ini semakin rapi. Pemisahan antara hak dan tanggung jawab manajer dengan pemilik semakin kentara dan pemilik umumnya tidak banyak terlibat lagi dalam kegiatan bisnis sehari-hari dan muncullah kepentingan terhadap pemeriksaan yang mulai mengenal pengujian untuk mendeteksi kemungkinan penyelewengan.
Umumnya pihak yang ditunjuk adalah pihak yang bebas dari pengaruh kedua belah pihak yaitu pihak ketiga atau sekarang dikenal dengan sebutan auditor eksternal. Kepentingan akan pemeriksaan pada masa ini adalah pemilik dan kreditur.
Secara resmi di Inggris telah dikeluarkan undang-undang Perusahaan tahun 1882, dalam peraturan ini diperlukan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksan independen untuk perusahaan yang menjual saham. Inilah asal mula profesi akuntan secara resmi (formal).
3. Tahun 1900 – 1930
Sejak tahun 1900 mulai muncul perusahaan-perusahaan besar baru dan pihak-pihak lain yang mempunyai kaitan kepentingan terhadap perusahaan tersebut. Keadaan ini menimbulkan perubahan dalam pelaksanaan tujuan audit. Pelaksanaan audit mulai menggunakan pemeriksaan secara testing/ pengujian karena semakin baiknya sistem akuntansi/ administrasi pembukuan perusahaan, dan tujuan audit bukan hanya untuk menemukan penyelewengan terhadap kebenaran laporan Neraca dan laporan Laba Rugi tetapi juga untuk menentukan kewajaran laporan keuangan.
Pada masa ini yang membutuhkan jasa pemeriksaan bukan hanya pemilik dan kreditor, tetapi juga pemerintah dalam menentukan besarnya pajak.
4. Tahun 1930 – Sekarang
Sejak tahun 1930 perkembangan bisnis terus merajalela, demikian juga perkembangan sistem akuntansi yang menerapkan sistem pengawasan intern yang baik. Pelaksanaan auditpun menjadi berubah dari pengujian dengan persentase yang masih tinggi menjadi persentase yang lebih kecil (sistem statistik sampling). Tujuan auditpun bukan lagi menyatakan kebenaran tetapi menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang terdiri dari Neraca dan Laba Rugi serta Laporan Perubahan Dana. Yang membutuhkan laporan akuntanpun menjadi bertambah yaitu: pemilik, kreditor, pemerintah, serikat buruh, konsumen, dan kelompok-kelompok lainnya seperti peneliti, akademisi dan lain-lain.
Peran besar akuntan dalam dunia usaha sangat membantu pihak yang membutuhkan laporan keuangan perusahaan dalam menilai keadaan perusahaan tersebut. Hal ini menyebabkan pemerintah AS mengeluarkan hukum tentang perusahaan Amerika yang menyatakan bahwa setiap perusahaan terbuka Amerika harus diperiksa pembukuannya oleh auditor independen dari Certified Public Accounting Firm (kantor akuntan bersertifikat).
Namun pada tahun 2001 dunia akuntan dikejutkan dengan berita terungkapnya kondisi keuangan Enron Co. yang dilaporkannya yang terutama didukung oleh penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif. Para analis pasar mengira bahwa sukses kinerja keuangan Enron di masa lalu hanyalah hasil rekayasa keuangan Andersen sebagai auditornya.
Kepercayaan terhadap akuntan mulai merosot tajam pada awal tahun 2002, hal ini membuat dampak yang sangat besar terhadap kantor akuntan lain. Untuk mencegah hal yang lebih parah, pemerintah AS pada saat itu segera mengevaluasi hampir semua kantor akuntan termasuk “the big four auditors”. Walaupun masih mendapat cacian dari berbagai kalangan, para akuntan berusaha untuk memulihkan nama mereka, salah satu caranya adalah dengan mematuhi kode etik akuntan.

Sumber :
lestari-perkembanganprofesiakuntansi.blogspot.com

ANALISIS SWOT PADA PT. BCA Tbk

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG
Di dalam persaingan industry yang semakin maju ini perusahaan dituntut untuk selalu melakukan perkembangan positif didalam tubuh perusahaan sehingga perusahaan selalu berupaya memperbaiki diri dengan perencanaan strategi yang baik. Untuk itulah PT. BCA Tbk yang merupakan salah satu perusahaan perbankan terbaik di Indonesia merasa perlu mengidentifikasi setiap kekuatan dan kelemahannya dan selalu memantau setiap peluang yang mendatangkan keuntungan dan ancaman yang mendatangkan kerugian. Untuk memenuhi tuntutan ini terciptalah analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang memiliki peran penting dalam menetapkan suatu strategi perusahaan.
Analisis SWOT merupakan cara yang sistematis di dalam melakukan analisis terhadap wujud ancaman dan kesempatan agar dapat membedakan keadaan lingkungan yang akan datang sehingga dapat ditemukan masalah yang ada. Dari analisis SWOT, perusahaan dapat menentukan strategi efektif yang sejauh mungkin memanfaatkan kesempatan yang berlandaskan pada kekuatan yang dimiliki perusahaan, menngtasi ancaman yang datang dari luar, serta mengatasi kelemahan yang ada.

RUMUSAN MASALAH
Dari uraian latar belakang diatas teridentifikasi masalah sebagai berikut :
1. Apa saja kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh PT. BCA Tbk
2. Apa saja kesempatan dan ancaman yang ada pada PT. BCA Tbk
3. Strategi apa yang harus digunakan untuk mengatasi kelemahan dan ancaman agar tetap bisa bersaing

BAB 11
PEMBAHASAN

A Sejarah Perusahaan
BCA secara resmi berdiri pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama Bank Central Asia NV. Banyak hal telah dilalui sejak saat berdirinya itu, dan barangkali yang paling signifikan adalah krisis moneter yang terjadi di tahun 1997.
Krisis ini membawa dampak yang luar biasa pada keseluruhan sistem perbankan di Indonesia. Namun, secara khusus, kondisi ini mempengaruhi aliran dana tunai di BCA dan bahkan sempat mengancam kelanjutannya. Banyak nasabah menjadi panik lalu beramai-ramai menarik dana mereka. Akibatnya, bank terpaksa meminta bantuan dari pemerintah Indonesia. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) lalu mengambil alih BCA di tahun 1998.
Berkat kebijaksanaan bisnis dan pengambilan keputusan yang arif, BCA berhasil pulih kembali dalam tahun yang sama. Di bulan Desember 1998, dana pihak ke tiga telah kembali ke tingkat sebelum krisis. Aset BCA mencapai Rp 67.93 triliun, padahal di bulan Desember 1997 hanya Rp 53.36 triliun. Kepercayaan masyarakat pada BCA telah sepenuhnya pulih, dan BCA diserahkan oleh BPPN ke Bank Indonesia di tahun 2000.
Selanjutnya, BCA mengambil langkah besar dengan menjadi perusahaan publik. Penawaran Saham Perdana berlangsung di tahun 2000, dengan menjual saham sebesar 22,55% yang berasal dari divestasi BPPN. Setelah Penawaran Saham Perdana itu, BPPN masih menguasai 70,30% dari seluruh saham BCA. Penawaran saham ke dua dilaksanakan di bulan Juni dan Juli 2001, dengan BPPN mendivestasikan 10% lagi dari saham miliknya di BCA.
Dalam tahun 2002, BPPN melepas 51% dari sahamnya di BCA melalui tender penempatan privat yang strategis. Farindo Investment, Ltd., yang berbasis di Mauritius, memenangkan tender tersebut. Saat ini, BCA terus memperkokoh tradisi tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan penuh pada regulasi, pengelolaan risiko secara baik dan komitmen pada nasabahnya baik sebagai bank transaksional maupun sebagai lembaga intermediasi finansial.

B. VISI, MISI DAN STRATEGI PERUSAHAAN

Visi
Visi dari Bank BCA Adalah Bank pilihan utama andalan masyarakat, yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia.

Misi
1. Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.
2. Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan financial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah.
3. Meningkatkan nilai franchais dan nilai stakeholder BCA

Strategi Persaingan BCA
Dalam mengelola bank, BCA bertumpu pada tiga prioritas yaitu mempertahankan keunggulan sebagai bank transaksional pilihan nasabah, meyalurkan kredit yang didukung oleh manajemen resiko yang efektif , serta menerapkan tata kelola pada setiap aspek bisnis. Dalam menghadapi tantangan perubahan ekonomi yang bersifat struktural maupun pergerakan suku bunga, pihak manajemen berupaya untuk tetap konsisten dalam mengelola BCA. Hal tersebut dimaksudkan dengan tujuan mengoptimalkan posisi likuiditas untuk meningkatkan profitabilitas, dan investasi pada franchise BCA guna mengembangkan sumber pendanaan yang menguntungkan.
BCA tidak saja menjadi bank yang semakin dekat dengan para nasabahnya, lebih dari itu BCA menyediakan koneksi dan kenyamanan untuk bertransaksi, baik untuk keperluan bisnis maupun pribadi, dimanapun mereka berada, dan kapanpun harus melakukannya. Fokus utama dari strategi BCA adalah :
1. Memfokuskan diri pada transaksi pembayaran dan penyelesaian melalui investasi di jaringan yang kokoh sekaligus meningkatkan basis dana pihak ketiga BCA.
2. Meningkatkan aktiva produktif melalui penyaluran kredit yang menguntungkan disertai pengelolaan resiko yang efektif.
3. Menerapkan tata kelola dan prinsip kehati-hatian di setiap aspek bisnis.
Meskipun tampaknya sangat sederhana, strategi ini ternyata sangat efektif di masa-masa di mana industri perbankan harus beradaptasi dengan perubahan – perubahan struktural yang mengikuti siklusnya. Strategi ini tetap relevan ketika bank dituntut menyesuaikan diri pada berbagai perubahan regulasi.
Disamping itu, BCA telah mendefinisikan dan mempublikasikan standar nilai dan etika yang tertuang dalam kode etik banker BCA yang meliputi :
a) Kepatuhan, ketaatan pada undang – undang dan peraturan yang berlaku, serta sistem dan prosedur yang telah ditetapkan bank.
b) Integritas, tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun keluarga, menjaga nama baik, keamanan harta kekayaan bank, kerahasiaan data nasabah dan data bank. Menjaga perilaku agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan bank ataupun nasabah.
c) Etika, tidak melakukan perbuatan tercela.Keharmonisan lingkungan kerja, menjaga dan membina keharmonisan lingkungan kerja dan persaingan yang sehat.
d) Kompetensi, senantiasa meningkatkan pengetahuan dan wawasan dengan mengikuti perkembangan industri perbankan khususnya dan dunia usaha pada umumnya.
Investasi BCA pada jaringan telah memungkinkan skala operasi dan layanan yang mampu mempertahankan simpanan dan pinjaman yang sehat. Dalam mengelola perubahan, termasuk perubahan tingkat suku bunga dan nilai tukar.
BCA secara konsisten, pertama, memanfaatkan posisi likuiditas yang kuat untuk meningkatkan profitabilitas ; kedua, secara berkesinambungan melakukan investasi infrastruktur untuk mempertahankan franchise value sehingga dalam situasi suku bunga yang bergejolak sekalipun bank dapat mempertahankan performanya. BCA mengembangkan pendekatan total customer relationship untuk kenyamanan nasabah bisnis dan perseorangan. Keunggulan jaringan yang dimiliki BCA memberikan lebih banyak waktu bagi staff BCA untuk lebih proaktif dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan nasabah. Dengan pendekatan total customer relationship, BCA membantu memenuhi kebutuhan nasabah baik selaku pribadi maupun pelaku usaha.
Ditengah kecenderungan penurunan suku bunga, banyak kalangan berpendapat bahwa hal tersebut dapat memberikan tekanan terhadap marjin BCA. Namun demikian, BCA dapat mengatasinya dengan mengandalkan keunggulan – keunggulan strategis yang dimilikinya, yaitu : struktur dana pihak ketiga yang didominasi oleh produk giro dan tabungan, luasnya jangkauan operasi akan mempermudah BCA untuk meningkatkan volume transaksi keuangan dan melakukan ekspansi kredit. Selain itu, inflasi satu digit akan mendukung BCA dalam melakukan efisiensi pengelolaan biaya.

C. PENERAPAN BAURAN PEMASARAN PADA PRODUK DAN JASA PT.BCA Tbk
Penerapan ini dikenal sebagai Marketing Mix, karena Bank juga memiliki pelayanan jasa sehingga marketing mix pada PT. BCA Tbk adalah sebagai berikut :
A. Product
Produk yang ditawarkan oleh PT. BCA Tbk pada umumnya sama dengan bank lainnya, seperti Tabungan, Giro, Kredit, dll. Tetapi dengan reputasi yang bagus kualitas produk dari BCA diakui kualitasnya, dapat pula dilihat dari bentuk pelayanan, dimana BCA sangat memprioritaskan pelayanannya kepada nasabah.
B. Price
Dalam hal harga, pelayanan BCA terbilang cukup mahal tetapi sesuai dengan kualitas yang ditawarkan seperti adanya biaya tambahan untuk setoran diluar wilayah, sedangkan untuk suku bunga yang ditawarkan untuk produk simpanan dan pinjaman nilainya masih wajar.
C. Promotion
Untuk promosi, BCA selalu melakukan promosi baik melalui media cetak maupun media elektronik, dan BCA juga senantiasa berpartisipasi pada event-event besar dan menjadi sponsor untuk lebih mengenalkan produknya.
D. Place
Untuk jaringan distribusi sendiri BCA sudah mulai membuka kantor cabang di seluruh wilayah di Indonesia, meskipun tidak begitu merata. Tetapi unutk masyarakan yang hidup diperkotaan akan sangat mudah untuk bertransaksi melalui mesin ATM yang tersebar hingga ke pelosok.
E. People
BCA sangat memprioritaskan pelayan kepada nasabah, sehingga sering kali mendapatkan penghargaan atas pelayanannya terhadap nasabah, hal ini tidak lepas dari strategi perusahaan untuk mempertahankan nasabahnya melalui pelayanan yang optimal
F. Process
Untuk prosedur di BCA terbilang cukup ramah, karena tidak mempersulit nasabah untuk menikmati produknya, prosedurnya terbilang cepat dan mudah. Bahkan bisa melaui internet.

D. ANALISIS INTERNAL DAN EKSTERNAL PERUSAHAAN
Prestasi
Kerja keras, kebijakan, pengelolaan yang baik, komitmen dan peraturan kepada regulasi membawa BCA menjadi Bank dengan prestasi dan reputasi yang membanggakan. Dari tahun ke tahun, BCA terus dikenal sebagai bank yang memiliki banyak keunggulan dan mendapat nilai bagus dari berbagai pihak sebagai institusi finansial yang dikelola secara profesional. Hal ini terbukti dari berbagai penghargaan yang diterima oleh BCA, antara lain :
1. Best Domestic Bank Indonesia
2. The Biggest Profitable Bank
3. Best CEO, dll
Dari hal ini dapat diketahui bahwa kualitas BCA tidak diragukan lagi sebagai perusahaan profitable dengan keuangan yang sehat dan nilai asset yang terus bertambah serta sebagai bank dengan kualitas terbaik.

Struktur organisasi BCA
BCA merupakan perusahaan yang telah go public, sehingga didalam strukturnya BCA memiliki komisaris yang terdiri dari seorang presiden komisaris dan empat anggota komisaris dimana tiga diantaranya adalah komisaris independent. BCA dipimpin oleh seorang presiden direktur dan wakilnya serta memiliki delapan orang direktur yang masing-masing memiliki tanggung jawab dibidangnya masing-masing

Pesaing
Saat ini keberadaan BCA berada ditengah pertarungan raksasa-raksasa perbankan di Indonesia. Persaingan dunia perbankan sangat ketat, terutama ketika bank-bank besar milik pemerintah yang mulai kompetitif dalam memberikan produk dan jasa layanan perbankan. BCA akan dihadapkan pada sebuah tantangan bahwa masyarakat akan cenderung memilih perbankan milik pemerintah. Hal ini dimungkinkan karena masih adanya kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan terjadi krisis ekonomi yang berkelanjutan. Bagaimanapun juga masyarakat butuh jaminan keamanan akan likuiditas dana yang mereka simpan di bank, dan masyarakat mulai bijak dalam menentukan bank apa yang akan dipilih. Pertimbangannya tentu saja tidak hanya hadiah-hadiah menarik yang ditawarkan. Didukung dengan kepemilikan asset yang besar serta support dari pemerintah yang jauh lebih besar bank – bank pemerintah menjadi pesaing yang cukup potensial dan perlu mendapat perhatian yang serius dari pihak manajemen BCA.
Pesaing baru yang juga cukup potensial di dunia jasa keuangan dan perbankan saat ini adalah munculnya berbagai macam bank yang memberikan layanan perbankan dengan basis pengelolaan syariah. Bank – bank yang lain sudah mulai membuka divisi yang memberikan layanan syariah, seperti Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BPD Syariah. Tampaknya ekspekstasi masyarakat terhadap bank-bank syariah cukup tinggi. Hal ini dikarenakan secara spiritual lebih memberikan ketentraman bagi nasabah, terutama untuk nasabah yang beragama Islam. Layanan dengan metode syariah juga dirasa lebih menguntungkan bagi para pengusaha kecil karena menggunakan sistem bagi hasil yang trasnparan sehingga lebih cocok di saat kondisi perekonomian yang tidak menentu.

Tekanan dari Produk Keuangan Lainnya
Pola hidup masyarakat yang konsumtif memungkinkan kebutuhan masyarakat akan sebuah kredit cukup tinggi, hal ini rupanya juga dilirik oleh perusahaan pendanaan selain bank untuk mengembangkan perusahaan mereka. Saat ini akan dengan mudah kita jumpai perusahaan leasing dengan cukup pesat dapat berkembang dikarenakan berbagai kemudahan yang mereka tawarkan terhadap nasabah dan masyarakat. Sedangakan kebutuhan masyarakat akan jasa penyimpanan uang yang aman dengan memperoleh imbalan kompetitif merupakan pangsa yang kini tidak hanya milik industri perbankan. Saat ini untuk kebutuhan jasa tersebut telah banyak berdiri berbagai perusahaan sekuritas yang menawarkan produk reksadana dan investasi pasar modal yang memberikan keuntungan yang jauh lebih besar daripada deposito perbankan. Perusahaan asuransi yang juga mulai berinovasi sehingga saat ini masyarakat tidak hanya mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan dari lembaga asuransi tapi juga keuntungan yang cukup menggiurkan. Saat ini asuransi bisa kita perhitungkan sebagai sarana investasi yang cukup menarik dan menjanjikan.

Tekanan dari nasabah
Dalam dunia bisnis dikenal ada lima tingkatan konsumen yang dalam hal ini dapat kita samakan dengan nasabah, yaitu Terorist customer, Transactional customer, Relationship customer, Loyal customer, dan Advocator customer. Dari berbagai macam konsumen atau nasabah tersebut BCA harus bersaing secara kompetitif dengan banyaknya bank, perusahaan pendanaan / leasing, dan perusahaan asuransi. Akan sangat menguntungkan jika BCA mendapat konsumen atau nasabah yang masuk dalam kategori loyal customer dan advocator customer. Kini masyarakat selaku konsumen dan nasabah akan dihadapkan pada semakin banyaknya pilihan yang menarik, ini tentu saja kondisi yang sangat bagus karena konsumen dan nasabah bisa memiliki pilihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka akan sebuah produk dan jasa keuangan. Pada akhirnya tingkat kepuasan nasabah akan jasa layanan perbankan sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan bank kepada nasabah yang dapat diidentifikasi meliputi faktor-faktor Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty, dan Tangibles.

E. ANALISIS SWOT PADA PT. BCA Tbk
Kekuatan (Strength) :
Merupakan hal-hal yang dapat menjadi kekuatan, yang dimiliki oleh perusahaan, biasanya berujud sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Termasuk di dalamnya tenaga kerja, goodwill, modal, mesin dan sebagainya. Kekuatan ini dapat dieksploitasi untuk meminimumkan ancaman ataupun menghilangkan dampak yang diakibatkan oleh ancaman lingkungan. Kekuatan usaha ini dapat dikontrol dan diawasi untuk kepentingan atau pengembangan perusahaan. Kekuatan ini bersumber dari dalam perusahaaan sehingga penggunaanya memungkinkan untuk direncanakan maupun dijadwalkan. Pada Bank BCA kekuatan terletak pada :
1. Menjadi pelopor dalam infrastruktur pendukung national payment systemyang sulit tersaingi oleh kompetitornya.
2. Menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan melakukan proses edukasi sistematis dalam pemakaian layanan ATM dan internet banking.
3. Posisi Bank BCA sebagai standard setter dari bank – bank pesaingnya bukan hanya di produk layanan, tetapi untuk penambahan jenis electronic delevery channel nya menjadi benchmark bagi para pesaing.
4. BCA sudah dikenal reputasinya di dalam dan luar negeri sebagai bank yang selalu mengambil keputusan tepat dalam pemilihan teknologi dan waktu penerapannya.
5. Tim manajemen yang sangat profesional yang selalu mengikuti kebijakan dan regulasi perbankan nasional dan internasional ;
6. Sumber daya manusia (SDM) yang terlatih baik dan berorientasi pada pelayanan bagi nasabah
7. Rangkaian produk dan jasa yang inovatif dan memenuhi kebutuhan yang aktual ;
8. Pemanfaatan teknologi paling mutakhir secara tepat ;
9. Upaya yang terus-menerus dalam mempertahankan tingkat pengamanan perbankan yang paling tinggi ;
10. Jaringan yang luas dari kantor cabang dan kantor cabang pembantu di seluruh Indonesia ;

Kelemahan (Weakness) :
Merupakan segala sesuatu yang menjadi kelemahan atau kendala-kendala yang menyebabkan perusahaan sulit untuk berkembang atau meningkatkan kinerja perusahaannya. Kelemahan ini dapat pula menjadi variabel yang sama dengan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya tenaga kerja yang tidak terampil, tidak cukupnya modal usaha, dan kapasitas mesin yang tidak memadai.
Seperti halnya kekuatan, kelemahan ini juga berasal dari dalam perusahaan atau dapat dikatakan sesuatu yang dibutuhkan untuk pengembangan perusahaan namun tidak dimiliki atau sangat kurang kapasitasnya. Karena berada di dalam perusahaan maka kelemahan ini dapat ditekan sehingga dari luar tidak nampak sebagai kelemahan.

Kelemahan pada Bank BCA yaitu :
1. Layanan perbankan BCA yang selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi masih perlu disempurnakan untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan dari para nasabah.
2. Konsentrasi alokasi kredit BCA lebih terfokus pada korporasi perusahaan menengah keatas, sehingga sangat rawan terhadap kemungkinan kredit macet ketika iklim ekonomi sedang krisis dan nilai tukar mata uang yang fluktuatif.
3. BCA belum menjadi bank pilihan utama bagi sebagian masyarakat Indonesia yang mampu mengakomodasi sebagian besar kebutuhan mereka akan layanan perbankan.

Kesempatan (Opportunity):
Peluang merupakan kesempatan bagi perusahaan untuk berkembang. Peluang yang ada tersedia di lingkungan perusahaan dan umumnya tidak bias disediakan oleh perusahaan. Perusahaan hanya menyesuaikan diri dengan kesempatan yang muncul. Contoh: adanya pelaksanaan otonomi daerah, adanya perkembangan teknologi dan sebagainya. Peluang merupakan faktor lingkungan yang menjadi pendorong bagi suatu perusahaan untuk berkembang. Peluang dari Bank BCA adalah :
1. Sejalan dengan tekad pemerintah yang terus mengembangkan perekonomian Indonesia
2. Pencanangan tahun 2008 sebagai tahun edukasi perbankan bagi masyarakat, memungkinkan dunia perbankan bertarung secara kompetitif untuk berebut nasabah.
3. Kecenderungan pola hidup masyarakat yang konsumtif, merupakan salah satu peluang yang perlu dicermati untuk meningkatkan jenis produk jasa kredit perbankan dan kualitas pelayanan bagi nasabah.
4. Kecepatan kemajuan teknologi informasi sangat mendukung komitmen BCA untuk mempermudah pelayanan demi meningkatkan kepuasan nasabah.

Hambatan (Threat) :
Ancaman adalah suatu situasi yang dapat mengurangi kemampuan bisnis atau perusahaan untuk melindungi dan memperbaiki kedudukan kompetitipnya dalam pasar. Ancaman termasuk ke dalam variable yang juga tidak dapat diciptakan oleh perusahaan. Selain itu ancaman inipun tidak dapat pula dihilangkan, namun dapat diperkecil intensitasnya untuk muncul. Contoh Kurang konsistennya kebijakan pemerintah pusat, terbatasnya keuangan daerah, masuknya perusahaan besar sebagai pesaing, terbatasnya bahan baku industri, kebijakan otonomi daerah yang berlebihan dan sebagainya. Faktor – faktor ancaman pada Bank BCA adalah :
1. Perkembangan dunia bisnis semakin kompleks dengan tingkat persaingan yang tinggi ditengah kondisi perekonomian Indonesia yang terus bergejolak dan tingkat inflasi yang cukup tinggi.
2. Masyarakat cenderung meminati layanan perbankan yang simple dan menawarkan berbagai macam fleksibilitas serta berbagai macam hadiah yang menggiurkan.
3. Tingkat inflasi yang terus meningkat mengurangi minat masyarakat untuk menyimpan uang di bank.

BAB III
KESIMPULAN

BCA mengadopsi praktik tata kelola perusahaan terbaik, yang merupakan pondasi dari bisnis yang transparan dan sehat. Hal tersebut merupakan komitmen pihak manajemen BCA untuk mempertahankan kepercayaan nasabah, pemegang saham, mitra bisnis dan pemangku kepentingan ( stakeholders ) lainnya. Dalam memastikan tata kelola yang optimal, direktur bersama manajemen akan selalu mengevaluasi implementasi tata kelola perusahaan secara berkesinambungan.
BCA siap memanfaatkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif untuk memacu ekspansi kredit di semua segmen, baik untuk segmen individu dengan menawarkan produk-produk kredit baru. Sebagai respon terhadap tingginya inflasi dan tingkat suku bunga. BCA melakukan penyesuaian kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi resiko kredit dan resiko pasar. Dalam proses tersebut BCA secara proaktif memperketat persyaratan kelayakan minimum kredit rating dan membatasi eksposur terhadap industri dan segmen kredit tertentu.
Intinya yang menjadi rahasia dari eksistensi BCA sebagai bank swasta ditengah krisis ekonomi adalah kekuatan pihak manajemen dalam melakukan praktik pengelolaan resiko operasional yang baik dan ketat dengan berlandaskan prinsip kehati – hatian dan pelayanan BCA kepada nasabah dengan mengembangkan pendekatan total customer relationship. Namun BCA perlu bekerja lebih keras lagi untuk dapat meyakinkan masyarakat dan nasabah akan kinerja perbankan yang mereka selenggarakan, selanjutnya memenangkan penilaian masyarakat tentang keunggulan – keunggulan produk dan jasa layanan perbankan BCA.

INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL

INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL

Investasi
Investasi adalah penanaman modal untuk biasanya berjangka panjang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang sebagai kompensasi secara profesional atas penundaan konsumsi, dampak inflasi dan resiko yang ditanggung. Keputusan investasi dapat dilakukan individu, dari investasi tersebut yang dapat berupa capital gain/loss dan yield. Alasan seorang investor melakukan investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang serta untuk menghindari merosotnya nilai kekayaan yang dimiliki.
Saham merupakan salah satu alternatif dalam aset finansial. Kebutuhan akan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan investasi dalam aset finansial di pasar modal sangat dibutuhkan oleh investor. Suatu pendekatan dalam menganalisis harga saham dipasar modal sangat dibutuhkan oleh investor. Suatu pendekatan dalam menganalisis harga saham dipasar modal yang dapat membantu investor dalam membuat keputusan investasi adalah pendekatanfundamental dan teknikal. Pendekatan secara fundamental mendasarkan analisanya pada suatu anggapan bahwa setiap saham mempunyai nilai intrinstik dihasilkan. Salah satu indikator yang dapat digunakan yaitu apabila semakin rendah harga suatu saham maka semakin bagus untuk melakukan investasi, hal tersebut dikarenakan harga saham dapat terjangkau oleh kemampuan investor dan memiliki nilai resiko yang kecil.
Faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi sebagai berikut :

a. Tingkat keuntungan investasi yang akan diperoleh
b. Tingkat bunga
c. Ramalan mengenai ekonomi dimasa depan
d. Kemajuan teknologi
e. Tingkat pendapatan nasional dan setiap tingkat perubahannya
f. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan
Peranan modal dalam meningkatkan PNB (Pendapatan Nasional Bruto)
Penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan penanam modal yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Penanaman modal berperan sebagai sarana investasi yang melibatkan seluruh potensi masyarakat, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri dengan cara berinvestasi/penanaman modal dalam negeri dan modal itu dapat berupa modal sendiri ataupun modal bersama. Selain itu, penanaman modal juga berperan sebagai sarana untuk mengukur pembangunan suatu Negara dan juga pendapatan nasional bruto. Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai suatu angka atau nilai yang menggambarkan seluruh produksi, pengeluaran, ataupun pendapatan yang dihasilkan dari semua pelaku atau sektor ekonomi dari suatu Negara dalam kurun waktu tertentu.
Pendapatan nasional sering digunakan sebagai indikator ekonomi dalam hal menentukan laju tingkat perkembangan atau pertumbuhan perekonomian, mengukur keberhasilan suatu Negara dalam mencapai tujuan pembangunan ekonominya, serta membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, penanaman modal tersebut sangat berperan penting dalam meningkatkan PNB karena semakin besar investasi yang dilakukan di suatu Negara maka tingkat PNB Negara tersebut juga akan semakin baik yang menggambarkan semakin baik pula tingkat kesehatan ekonomi suatu negara.

Penanaman Modal Dalam Negeri
Penanaman Modal Dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
Perkembangan modal dalam negeri belum berkembang padahal kekayaan alam yang dimiliki begitu melimpah tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Padahal, dengan memanfaaatkan kekayaan alam pemerintah dapat melakukan suatu bidang usaha atau semacamnya yang dapat meningkatkan pendapatan nasional dengan cara penggabungan faktor-faktor produksi. Namun sayangnya, pada kenyataannya pemerintah lebih banyak menggunakan modal asing.

Penanaman modal dalam negeri memberikan peranan dalam pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang, hal ini terjadi dalam berbagai bentuk. Modal Investasi mampu mengurangi kekurangan tabungan dan melalui pemasukan peralatan modal dan bahan mentah, dengan demikian menaikkan laju pemasukan modal. Selain itu tabungan dan investasi yang rendah mencerminkan kurangnya modal di negara keterbelakangan teknologi. Bersamaan dengan modal uang dan modal fisik, modal Investasi yang membawa serta keterampilan teknik, tenaga ahli, pengalaman organisasi, informasi pasar, teknik-tekink produksi maju, pembaharuan produk dan lain-lain. Selain itu juga melatih tenaga kerja setempat pada keahlian baru. Semua ini pada akhirnya akan mempercepat pembangunan ekonomi Negara terbelakang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri

1. Potensi dan karakteristik suatu daerah
2. Budaya masyarakat
3. Pemanfaatan era otonomi daerah secara proposional
4. Peta politik daerah dan nasional
5. Kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan local dan peraturan daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis dan investasi
Penanaman Modal Asing
Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur didalam Undang-undang No. 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal. Penanam Modal Asing dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal asing atas bidang usaha perusahaan diatur didalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Perusahaan Penanaman Modal Asing mendapatkan fasilitas dalam bentuk :

• pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
• pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
• pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
• pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
• penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
• keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
SUMBER
http://andamifardela.wordpress.com/2011/05/13/investasi-dan-penanaman-modal/
http://a-sulaiman.blogspot.com/2012/04/bab-14-investasi-dan-penanaman-modal.html

« Older entries Newer entries »